lampiran peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011. Memuat Dokumen. lampiran peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011

5. TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Unduh PDF. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025. Keputusan Presiden Republik Indonesia. Pasal. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran. 30 November 2011. 2017/No. (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5283);. Bentuk. Perubahan Atas peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2011 tentang. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai. 46 tahun 2011 mengatur kerja, yang memuat kegiatan tugas. Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Tujuannya untuk meningkatkan prestasi dan kinerja PNS. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 2025 T. Peraturan Perundang-undangan. Lampiran:-Jumlah Unduhan: 25 Kali Unduh: Jumlah. id. Kerjasama. 67 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic. dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; c. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN KEPALA DESA. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,. 53 TAHUN 2000. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Rencana Induk. 228, TLN NO. NO. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pangan Dan Pertanian. ABSTRAK PERATURAN. 46 tahun 2011 mengatur kerja, yang memuat kegiatan tugas. U. Tematik. E. 46 Tahun 2020_Penjelasan. E. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 827 kali: pedoman ketahanan pangan di desa: 08 februari 2022 | 16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. PERGUB Prov. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK. Bentuk. TLN = Tambahan Lembaran Negara. Karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Tahun 2001 . U. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik. d. Kementerian. 93,6 sebagaimana telah disebutkan pada Tabel 1 Lampiran ini. 50. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) NO. Tanggal Pengundangan. Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik. Semoga informasi ini bermanfaat. PP No. Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624); 18. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019,Undang-Undang Nomor 23 Tahun. 46. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan; Mengingat: 1. Belum. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif. PP Nomor 44 Tahun 2015 - Lampiran 1. Pejabat. Perbkn ini juga berisi tentang tata cara penjatuhan hukuman disiplin dan mekanisme pengajuan keberatan. 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan Atau. 1. Bentuk. 5258, LL SETNEG : 13 HLM. Pasal 2. Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; -2- 5. 010/2022 tentang Perubahan atas. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (KLHS-RPJMD), diterbitkan dalam konteks pelaksanaan TPB. 12,. 99. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Catatan : Perubahan Keempat Perpres No. Terima kasih sudah berkunjung. 46. BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen, atau kayu yang sudah. 6. NOMOR 5 TAHUN 2011 . Peraturan Kepala ANRI : 46 / 2011 : PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMANAN INTERNAL DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA : Katalog : Abstrak : Download :. jkn. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); - 4 - 16. Tipe: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025: T. Judul Peraturan: Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian : Tajuk Entri Utama: Indonesia. Terkait Riwayat Lampiran Daftar Peraturan. Lembar Kerja Peraturan. Badan/Pengarang: Indonesia. (4) Setiap Lembaga. 03/2018 tentang Pelaksanaan. Subjek. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam T. Peraturan Pemerintah (PP) No. PENDAHULUAN A. FULL TEXT. Komodo–Ruteng dan sekitarnya 3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK. Teknis penyusunan SKP dan format SKP berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Nomor. Preview. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang. Pemerintah Pusat. E. 3. TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian pulau-pulau kecil terluar yang dilakukan PERBANDINGAN PP NOMOR 46 TAHUN 2011 DENGAN PP NOMOR 30 TAHUN 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana. dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 6. NOMOR 13 TAHUN 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANGERANG. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Mengingat : 1. NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG. 38 MB 3 downloads. Peraturan Pemerintah (PP) NO. METADATA PERATURAN. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil T. Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus. 5714, LL SETNEG : 46 HLM. Melaksanakan Amanat Peraturan : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang. CATATAN: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2022. SKP yang berdasarkan PP. PP Nomor 46 Tahun 2011 PP Nomor 30 Tahun 2019. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tah. E. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 46 Bentuk. NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG SUBSIDI LAYANAN ANGKUTAN UMUM TRANSJAKARTA, MODA RAYA TERPADU,. Bidang. Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Laut. Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 46. maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan pada Tahun Pajak 2011 sampai dengan Tahun. PERATURAN. PERKA BKN NOMOR 1 TAHUN 2013. Peraturan Presiden. pdf. PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL. METADATA PERATURAN. Nomor 6402); 14. U. 5195, LL SETNEG : 8 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46/2011. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara. 2016. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314); 2. Bentuk. No. PP NO. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara. LAMPIRAN 2. 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas. Lampiran I – PP Nomor 101 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121);. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu disusun. Memuat Dokumen. Ditetapkan Tanggal. Selengkapnya ». . un 2019. Lampiran II Peraturan ini. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 14. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 73 Tahun 2011 Pembangunan Bangunan Gedung Negara MATERI POKOK. Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan. E. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12); 10. d. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 3. Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015. PP No. 12: didi rasidi: Ċ:. PP Nomor 46 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Judul : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko . Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);. Diubah dengan : PERPRES No. ABSTRAK: a. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan. Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun 2002, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan Ill Keputusan ini. Kini, nomor telepon Head Office - Cabang dan Support beralih menjadi 0804 1 501 501. 57 KB 9 downloads. Ditetapkan: 26 November 2001; Berlaku: 26 Mei 2002; Sembunyikan. Berbagai permasalahPeraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik. Subjek. Pejabat Pengundangan. DPN. bahwa untuk mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89 Subjek Pelaksanaan - Peraturan Pemerimtah - Tata Cara - Penyelenggaraan - Kajian - Lingkungan Hidup - Strategis peraturan pemerintah republik indonesia. 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas. Bagian Ketiga Kriteria Baku Kerusakan. 2. Bentuk. 2013 No. SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) PNS terbaru berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Manajemen Kinerja. 2016 No. Peraturan Pemerintah (PP) No. kitab suci atau simbol keagamaan. 1. Lt. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau. No. PerilakuKerja ( 40 % ) 1. Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5188); 35. Yth. D engan terbitnya Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, menunjukan bahwa pemerintah telah melakukan terobosan baru dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna para aparatur. Penilaian Kinerja PNS dilakukan. 46, LN. Tempat Penetapan. Pasal 2 (1) Pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja T. c.